KAMAKSI Kritik Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri : Pembayaran BBM Pakai QRIS Dinilai Berbelit, Pelayanan Konsumen Harus Dievaluasi!
JAKARTA – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) melontarkan kritik terhadap manajemen PT Pertamina (Persero), khususnya PT Pertamina Patra Niaga, menyusul munculnya keluhan masyarakat terkait mekanisme pembayaran bahan bakar minyak (BBM) menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
KAMAKSI menilai, digitalisasi sistem pembayaran semestinya menjadi instrumen untuk memberikan kemudahan, kecepatan, transparansi, dan kenyamanan bagi konsumen. Namun, apabila dalam implementasinya masyarakat justru menghadapi prosedur yang berbelit, pembatasan nominal transaksi, hingga perbedaan ketentuan antar-SPBU, maka tujuan peningkatan kualitas pelayanan patut dipertanyakan.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menegaskan bahwa Pertamina tidak boleh menjadikan digitalisasi sebagai alasan untuk menambah beban konsumen. Sebagai perusahaan energi yang memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, Pertamina harus memastikan seluruh inovasi pelayanan benar-benar berorientasi pada kepentingan publik.
"Jangan sampai masyarakat yang ingin membeli BBM justru dipersulit oleh sistem pembayaran. QRIS diciptakan untuk memudahkan transaksi, bukan malah menghadirkan prosedur tambahan yang membingungkan konsumen. Kalau masyarakat harus menghadapi aturan berbeda-beda, minimum transaksi, atau diarahkan menggunakan aplikasi tertentu tanpa penjelasan yang transparan, ini jelas harus menjadi bahan evaluasi serius," tegas Joko Priyoski.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai pilihan metode pembayaran, melainkan menyangkut standar pelayanan publik, konsistensi kebijakan perusahaan, serta tanggung jawab manajemen dalam memastikan hak konsumen terlindungi.
*Pertamina Harus Konsisten, Jangan Ada Aturan Sepihak di SPBU*
Kritik KAMAKSI tersebut memiliki dasar persoalan yang perlu mendapat perhatian. Pada Januari 2026, pemberitaan Kompas.com mengangkat keluhan konsumen mengenai adanya ketentuan minimum transaksi QRIS sebesar Rp50.000 di salah satu SPBU. Saat itu, Pertamina Patra Niaga menyampaikan bahwa penggunaan QRIS bergantung pada kebijakan masing-masing pengelola SPBU yang bekerja sama dengan perbankan.
Namun, pada September 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat memberikan penegasan berbeda terkait persoalan pembatasan pembayaran nontunai di SPBU 34.16406 Margonda, Depok.
Melalui keterangan resminya, Pertamina menegaskan bahwa seluruh SPBU Pertamina wajib menerima pembayaran nontunai, termasuk kartu kredit, kartu debit, dan QRIS, tanpa batas minimum pembelian. Pertamina bahkan telah memberikan teguran kepada pengelola SPBU tersebut agar mencabut ketentuan minimum transaksi yang diberlakukan.
Fakta ini menunjukkan pentingnya konsistensi standar pelayanan dan pengawasan terhadap mitra pengelola SPBU agar konsumen tidak menjadi korban perbedaan interpretasi kebijakan di lapangan.
*KAMAKSI: Dirut Pertamina Jangan Hanya Bicara Transformasi Digital*
KAMAKSI menilai jajaran direksi Pertamina harus bertanggung jawab memastikan transformasi digital berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan. Jangan sampai perusahaan hanya mengejar modernisasi sistem, tetapi mengabaikan pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan.
"Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri harus turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh. Jangan hanya berbicara transformasi digital, inovasi, dan efisiensi perusahaan, sementara persoalan mendasar dalam pelayanan konsumen masih terjadi. Ukuran keberhasilan digitalisasi bukan seberapa banyak aplikasi dan sistem pembayaran yang diterapkan, tetapi seberapa mudah masyarakat mendapatkan pelayanan," ujar Joko.
Ia juga meminta Pertamina Patra Niaga melakukan evaluasi terhadap seluruh SPBU, khususnya terkait penerapan pembayaran QRIS, transparansi biaya administrasi apabila ada, ketentuan minimum transaksi, serta kesiapan infrastruktur pembayaran.
Menurut Joko, masyarakat harus mendapatkan penjelasan yang terbuka apabila terdapat keterbatasan teknis maupun ketentuan kerja sama dengan penyedia layanan pembayaran. Jangan sampai konsumen baru mengetahui adanya pembatasan ketika sudah berada di area pengisian BBM.
*KAMAKSI Desak Evaluasi dan Perbaikan Sistem Pelayanan*
Atas persoalan tersebut, KAMAKSI menyampaikan sejumlah tuntutan kepada jajaran direksi Pertamina dan manajemen Pertamina Patra Niaga.
Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pembayaran digital di seluruh SPBU agar tidak terjadi perbedaan aturan yang merugikan konsumen.
Kedua, memastikan pembayaran menggunakan QRIS dan instrumen nontunai lainnya dapat dilakukan secara mudah, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketiga, menertibkan pengelola SPBU yang menerapkan pembatasan transaksi secara sepihak apabila bertentangan dengan standar pelayanan Pertamina.
Keempat, meningkatkan pengawasan dan menyediakan mekanisme pengaduan konsumen yang cepat, responsif, serta memberikan kepastian penyelesaian.
Kelima, meminta jajaran direksi Pertamina bertanggung jawab atas kualitas pelayanan dan memastikan setiap kebijakan digitalisasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
KAMAKSI menegaskan, digitalisasi pelayanan energi harus dibangun dengan prinsip kemudahan, keterbukaan, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen. Pertamina sebagai perusahaan strategis milik negara harus mampu membuktikan bahwa inovasi teknologi benar-benar menghadirkan pelayanan yang lebih baik, bukan sekadar perubahan sistem tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat.
"Pertamina harus menyadari bahwa masyarakat bukan sekadar konsumen yang datang membeli BBM, tetapi pihak yang berhak memperoleh pelayanan yang layak. Jangan sampai kemajuan teknologi justru menciptakan kerumitan baru. Kami meminta Dirut Pertamina segera mengevaluasi persoalan ini dan memastikan tidak ada praktik pelayanan yang menyulitkan masyarakat," tutup Joko Priyoski. TIM : KAMAKSI BABEL
Tags:
Berita

